Coinbase, platform pertukaran kripto terkenal, baru-baru ini membantah tuduhan yang mengklaim bahwa mereka melanggar hukum keuangan kampanye dengan donasi sebesar $25 juta kepada Fairshake, sebuah Komite Aksi Politik (PAC) kripto. Tuduhan ini pertama kali dilontarkan oleh peneliti kripto Molly White pada 30 Juli. White menyatakan bahwa donasi tersebut terjadi di tengah negosiasi aktif Coinbase dengan kontrak pemerintah federal, khususnya dengan US Marshals Service (USMS).
White menyoroti bahwa undang-undang federal melarang kontribusi politik dari entitas yang terlibat dalam kontrak federal, untuk mencegah adanya pengaruh dalam proses pemberian kontrak. Jika terbukti melanggar, pelanggaran ini bisa menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan nilai jauh melampaui pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang hanya mencapai sekitar $1 juta.
Menanggapi tuduhan tersebut, Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, menyebut laporan White sebagai informasi yang salah. Grewal menjelaskan bahwa Coinbase bukanlah kontraktor federal berdasarkan peraturan 11 CFR 115.1, karena USMS tidak membayar mereka dengan dana yang dianggarkan oleh Kongres. Sebaliknya, pembayaran kepada Coinbase berasal dari dana hasil sitaan aset yang diperoleh melalui program penyitaan aset Departemen Kehakiman AS.
Grewal juga membagikan gambar yang menunjukkan definisi kontraktor pemerintah sebagai entitas yang dibayar dengan dana yang dianggarkan oleh Kongres, dan menegaskan bahwa semua dana terkait dengan kontrak ini berasal dari Dana Penyitaan Aset, bukan dari dana USMS.
Tuduhan terhadap Coinbase ini mencerminkan kompleksitas regulasi dalam industri kripto, terutama ketika perusahaan besar seperti Coinbase terlibat dalam transaksi yang berpotensi kontroversial. Meskipun Coinbase dengan tegas membantah tuduhan tersebut, kasus ini dapat meningkatkan sorotan pada regulasi politik dan transparansi dalam kontribusi kampanye yang melibatkan entitas kripto. Ke depan, perhatian yang lebih besar mungkin akan diberikan pada bagaimana undang-undang ini diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks baru yang dihadirkan oleh teknologi blockchain dan kripto.
White menyoroti bahwa undang-undang federal melarang kontribusi politik dari entitas yang terlibat dalam kontrak federal, untuk mencegah adanya pengaruh dalam proses pemberian kontrak. Jika terbukti melanggar, pelanggaran ini bisa menjadi yang terbesar dalam sejarah, dengan nilai jauh melampaui pelanggaran-pelanggaran sebelumnya yang hanya mencapai sekitar $1 juta.
Menanggapi tuduhan tersebut, Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, menyebut laporan White sebagai informasi yang salah. Grewal menjelaskan bahwa Coinbase bukanlah kontraktor federal berdasarkan peraturan 11 CFR 115.1, karena USMS tidak membayar mereka dengan dana yang dianggarkan oleh Kongres. Sebaliknya, pembayaran kepada Coinbase berasal dari dana hasil sitaan aset yang diperoleh melalui program penyitaan aset Departemen Kehakiman AS.
Grewal juga membagikan gambar yang menunjukkan definisi kontraktor pemerintah sebagai entitas yang dibayar dengan dana yang dianggarkan oleh Kongres, dan menegaskan bahwa semua dana terkait dengan kontrak ini berasal dari Dana Penyitaan Aset, bukan dari dana USMS.
Tuduhan terhadap Coinbase ini mencerminkan kompleksitas regulasi dalam industri kripto, terutama ketika perusahaan besar seperti Coinbase terlibat dalam transaksi yang berpotensi kontroversial. Meskipun Coinbase dengan tegas membantah tuduhan tersebut, kasus ini dapat meningkatkan sorotan pada regulasi politik dan transparansi dalam kontribusi kampanye yang melibatkan entitas kripto. Ke depan, perhatian yang lebih besar mungkin akan diberikan pada bagaimana undang-undang ini diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks baru yang dihadirkan oleh teknologi blockchain dan kripto.
Sumber :
https://cryptoslate.com/coinbase-denies-violating-campaign-finance-laws-with-25m-donation/
https://cryptoslate.com/coinbase-denies-violating-campaign-finance-laws-with-25m-donation/